Tak hanya memakan korban aparat, aksi gerilya kelompok berseberangan itu juga menyebabkan korban dari warga sipil. Lantas, langkah yang dilakukan TNI dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih adalah dimana pihaknya sendiri sudah mempunyai standard operational procedure (SOP).
“Jadi kami sudah punya SOP dan punya prosedur tetap. Pertama, kami membantu Polri dalam rangka pengamanan, baik itu pengejaran, penutupan daerah termasuk juga kita upayakan pendekatan kepada saudara-saudara kita yang berbeda pendapat untuk mengungkap kasus tersebut. Tapi intinya kita butuh waktu, karena langkah kita sesuai dengan protap kita,”kata Pangdam kepada wartawan saat tiba di Bandara Mopah Merauke, Selasa (7/2) siang.
Sambungnya, aparat kewilayahan seperti Kodim dan Koramil tentunya juga berupaya mengimbau dan menanyakan secara langsung apa penyebab aksi dan pelakunya. “Jadi langkah-langkah ini masuk dalam SOP kami,”imbuhnya.
Menurut jenderal bintang dua itu, sejak dulu tujuan dari aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM ini notabene hanya ingin menunjukkan ihwal eksistensi mereka saja. Selain itu, tambahnya, tidak hanya faktor ekonomi, yang kini masih diselidiki Kodam terkait bukti-bukti adalah soal perebutan lahan penambang liar seperti yang terjadi di Kabupaten Mimika.
“Tapi bukti itu cukup berat karena ini kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat sekitar sendir jelas punya saudara atau kelompok-kelompok separatis/kelompok bersenjata,”terangnya.
Pangdam juga mengakui kendala TNI dalam meminimalisir aksi penembakan selama ini, dimana soal luas wilayah dan kejelian penglihatan, dalam hal ini mereka bisa melihat aparat sedangkan aparat sendiri tidak bisa melihat keberadaan mereka secara kasat mata. “Karena antara penduduk dan kelompok tersebut punya kesamaan sehingga sulit dibedakan. Nah ini yang menjadi kendala bagi kami. Karena kalau kita sampai gegabah dan salah melangkah, maka kita bisa dikenakan pelanggaran HAM,”akunya.
Lebih jelas secara intelijen, kelompok separatis tersebut sudah diidentifikasikan pihak TNI. Hanya saja, kalau secara hukum pihak Polri lebih menyebutnya sebagai orang tak dikenal (OTK).
“Karena kita belum dapat bukti autentik. Kalau bukti-bukti berupa selongsong itu jelas dari senjata api. Perolehan senjata itu dari mana kemungkinan hasil rebutan di pos-pos beberapa tahun lalu. Tapi disinyalir juga ada pasokan dari negara tetangga, bahkan dengan kelihayan mereka, bisa saja dari kasus Ambon, Aceh dan kolega mereka di negara pendukung,”paparnya.
Disinggung soal apa perlunya memberlakukan operasi militer di wilayah Puncak Jaya untuk menumpaskan pergerakan OPM tersebut, menurutnya, sementara ini status keamanan di sana masih tertib sipil yang mana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, sedangkan yang diberikan kewenangan saat ini adalah pihak kepolisian.
“Kami TNI sifatnya hanya membantu saja,”ujarnya singkat.
Selanjutnya melihat kekuatan TPN/OPM itu sendiri, kata mantan Danrem Biak itu, sebenarnya mereka adalah kelompok kecil namun lebih mahir karena menguasai medan dan sebagainya.
“Seperti yang saya bilang mereka itu bisa lihat kami, tapi kami tidak bisa melihat dan susah membedakan mereka dengan penduduk kebanyakan. Dan mereka ini adalah kelompok dari pentolan Goliat Tabuni dan yang masih aktif juga adalah Anton Tabuni,”katanya mengakhiri. (lea/don/l3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar